MoU DPD RI Dan Kadin Indonesia Antisipasi Pelambatan Ekonomi Global

BADUNG,mphnews.com – Salah satu agenda utama dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Nusa Dua, Bali adalah penandatanganan MoU antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kerjasama tersebut dimaksudkan sebagai upaya serius untuk antisipasi pelambatan ekonomi global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penanda tanganan antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani yang berlangsung di acara pembukaan Rapimnas pada Jumat (29/11/2019) itu, disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut pula menghadiri, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, 14 Gubernur dan 8 Walikota, serta 1000 pengusaha anggota Kadin dari seluruh Indonesia.

Wakil Presiden menyambut baik kiprah Kadin yang terus melakukan terobosan guna memastikan roda perekonomian tetap jalan sesuai target dan arah yang ditetapkan pemerintah. “pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan peraturan dan regulasi, untuk memberikan kemudahan berusaha. Kami berharap Kadin sebagai mitra strategis dapat bersinergi dengan pemerintah dan semua lembaga negara,” ungkap wapres dalam sambutannya.

Sebelumnya, panitia Rapimnas Kadin juga menampilkan video rekaman pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan komitmennya untuk mengutamakan perusahaan swasta ketimbang BUMN. “Kalau swasta tidak mampu mengerjakan, baru nanti BUMN yang maju,” tukas Jokowi disambut aplaus peserta Rapimnas.

Melansir dari harnasnews.com 29 november 2019'  Sementara itu, MoU antara DPD RI dan Kadin Indonesia mencakup enam lingkup strategis. Keenam cakupan tersebut semua bermuara kepada penguatan ekonomi di daerah. Di antaranya; pertukaran data dan informasi tentang potensi sekaligus kendala perekonomian di daerah. Juga evaluasi dan peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/industri melalui beberapa saluran yang ada. Termasuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di daerah (ease doing of business).

LaNyalla berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan membentuk sekretariat bersama atau tim task force dari kedua pihak. “Dari DPD bisa dari unsur komite terkait dan Sekjen yang membidangi, nanti dari Kadin bisa dari WKU atau komite terkait. Sehingga cepat jalan dan hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah,” pungkasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Tegas Dari Ketua KPK Tentang Pembebasan Napi Koruptor

Gambar
JAKARTA,mphnews.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron menegaskan pembebasan narapidana harus menekankan pada prasyarat keadilan dan memperhatikan tujuan pemidanaan.  “Kami tegaskan, napi korupsi selnya tidak penuh sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan terhadap mereka,” katanya.  Dia menyampaikan ini menanggapi rencana Kementerian Hukum dan HAM untuk membebaskan sejumlah narapidana, termasuk narapidana koruptor, sehubungan dengan langkah mencegah pandemi COVID-19 merebak di lapas yang melebihi kapasitas. KPK sepenuhnya memahami keresahan masyarakat bahwa pelaku korupsi selain melangggar hukum juga telah merampas hal-hak masyarakat saat ia melakukan korupsi. Nurul menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya menekankan pada prasyarat keadilan, artinya pemerintah harus mempertimbangkan fakta bahwa napi koruptor selama ini tidak menghuni lapas sesak seperti halnya napi umum. “Tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan sama dengan napi lain...
Baca selengkapnya

Petinggi AD Terlibat Affair Dengan Istri Rekanannya

Gambar
MEDAN,mphnews.com - Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyidangkan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AD Letnan Kolonel AH. Sidang tertutup ini diketuai majelis hakim Kolonel Heri dan Oditur Militer Kolonel Laut Budi Winarno. "Terdakwa menjabat Dandenzibang 1/3 Pekanbaru, kalau nggak salah, satuannya Kodam I/Bukit Barisan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi pelapor, suami dari Linawati Chien. Pelapor masih tetap dengan pengaduannya sehingga perkara diteruskan," kata Budi usai persidangan, Rabu (15/1/2020). Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (22/1/2020) mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Dikonfirmasi wartawan, Budi menjelaskan, pelapor adalah rekanan kerja Angkatan Darat dalam hal ini Kodam I/BB yang sedang membangun proyek di Batam. Istri pelapor membantu pekerjaan suaminya di lapangan, sementara terdakwa menjadi penanggung jawab lapangan. "Nah, di situlah terjadinya affair antara istri pelapor den...
Baca selengkapnya