KEJARI Sidoarjo Membantah Mengesampingkan Pengaduan Masyarakat

SIDOARJO,mphnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membantah mengesampingkan kasus dugaan tindak pidana korupsi desa kedungsumur yang ditangani atas laporan masyarakat, yang telah merugikan keuangan negara ratusan juta.

Lingga, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, mengatakan bahwa perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas laporan masyarakat masih berjalan, meskipun tidak terlalu cepat.

 “Tidak ada itu kasus yang kami kesampingkan, semuanya masih berjalan. Cuma memang agak perlahan, karena kami juga harus fokus di beberapa perkara korupsi lainnya yang kasusnya cukup besar,” tuturnya, Selasa (18/2/2020).



 Lingga menjelaskan untuk menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi desa Kedungsumur atas pengaduan masyarakat, kami harus lebih teliti dan jeli agar jelas perkaranya dan cepat bisa memperoleh kepastian hukum.

“Saya juga disini baru menjabat, jadi saya harus lebih teliti dan jeli agar jelas perkaranya. Kalau memang bisa segera dinaikkan statusnya ya kami naikkan secepatnya” ujarnya.

Dalam pengaduannya, masyarakat masih berharap ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo khususnya bidang Pidana Khusus bisa menuntaskan dugaan perkara korupsi terjadi di desa Kedungsumur.

Berita ini telah dilansir oleh panjinasional.net dengan judul "Kejaksaan Sidoarjo Tidak Kesampingkan Pengaduan Masyarakat Desa Kedungsumur"

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Keputusan Tegas Dari Ketua KPK Tentang Pembebasan Napi Koruptor

Gambar
JAKARTA,mphnews.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron menegaskan pembebasan narapidana harus menekankan pada prasyarat keadilan dan memperhatikan tujuan pemidanaan.  “Kami tegaskan, napi korupsi selnya tidak penuh sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan terhadap mereka,” katanya.  Dia menyampaikan ini menanggapi rencana Kementerian Hukum dan HAM untuk membebaskan sejumlah narapidana, termasuk narapidana koruptor, sehubungan dengan langkah mencegah pandemi COVID-19 merebak di lapas yang melebihi kapasitas. KPK sepenuhnya memahami keresahan masyarakat bahwa pelaku korupsi selain melangggar hukum juga telah merampas hal-hak masyarakat saat ia melakukan korupsi. Nurul menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya menekankan pada prasyarat keadilan, artinya pemerintah harus mempertimbangkan fakta bahwa napi koruptor selama ini tidak menghuni lapas sesak seperti halnya napi umum. “Tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan sama dengan napi lain...
Baca selengkapnya

Petinggi AD Terlibat Affair Dengan Istri Rekanannya

Gambar
MEDAN,mphnews.com - Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyidangkan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AD Letnan Kolonel AH. Sidang tertutup ini diketuai majelis hakim Kolonel Heri dan Oditur Militer Kolonel Laut Budi Winarno. "Terdakwa menjabat Dandenzibang 1/3 Pekanbaru, kalau nggak salah, satuannya Kodam I/Bukit Barisan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi pelapor, suami dari Linawati Chien. Pelapor masih tetap dengan pengaduannya sehingga perkara diteruskan," kata Budi usai persidangan, Rabu (15/1/2020). Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (22/1/2020) mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Dikonfirmasi wartawan, Budi menjelaskan, pelapor adalah rekanan kerja Angkatan Darat dalam hal ini Kodam I/BB yang sedang membangun proyek di Batam. Istri pelapor membantu pekerjaan suaminya di lapangan, sementara terdakwa menjadi penanggung jawab lapangan. "Nah, di situlah terjadinya affair antara istri pelapor den...
Baca selengkapnya