MPH News

SURABAYA,mphnews.com - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya telah memasuki hari Kelima. Dan mulai Hari Jum'at (01/05/2020) kemarin, Pihak Kepolisian sudah mulai memberikan tindakan tegas terhadap semua pelanggaran yang terjadi. Tindakan tegas ini mulai dari peringatan hingga hukuman kurungan 1 tahun. Salah satu aturan yang masih sering dilanggar oleh masyarakat ini adalah mengenai penerapan jam malam. Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya pihak Kepolisian telah menerapkan peraturan jam malam bagi masyarakat selama pelaksanaan PSBB ini.  Aturan ini secara tegas mengatur bahwa semua masyarakat diharapkan untuk berdiam diri dirumah mulai pukul 21.00wib hingga pukul 04.00wib. Aturan ini termasuk buat toko, swalayan, kedai, cafe, warkop, restoran maupun kegiatan usaha lainnya. Kecuali memang usaha yang mendapat pengecualian dalan atiran PSBB. Mbelingnya masyarakat ini terlihat saat Polrestabes Kota Surabaya menggelar operasi gabungan pada Hari Sabt...

JAKARTA,mphnews.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Gufron menegaskan pembebasan narapidana harus menekankan pada prasyarat keadilan dan memperhatikan tujuan pemidanaan.  “Kami tegaskan, napi korupsi selnya tidak penuh sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pembebasan terhadap mereka,” katanya.  Dia menyampaikan ini menanggapi rencana Kementerian Hukum dan HAM untuk membebaskan sejumlah narapidana, termasuk narapidana koruptor, sehubungan dengan langkah mencegah pandemi COVID-19 merebak di lapas yang melebihi kapasitas. KPK sepenuhnya memahami keresahan masyarakat bahwa pelaku korupsi selain melangggar hukum juga telah merampas hal-hak masyarakat saat ia melakukan korupsi. Nurul menjelaskan bahwa pernyataannya sebelumnya menekankan pada prasyarat keadilan, artinya pemerintah harus mempertimbangkan fakta bahwa napi koruptor selama ini tidak menghuni lapas sesak seperti halnya napi umum. “Tidak adil kalau ternyata napi koruptor diperlakukan sama dengan napi lain...

JAKARTA,mphnews.com - Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly pada Selasa (24/3/2020) lalu mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, serta Kapolri untuk menunda pengiriman tahanan ke rutan atau lapas sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus corona baru atau COVID-19. Menkumham menyampaikan dua poin utama dalam surat tersebut. Pertama, Kemenkumham menunda kegiatan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan sidang mulai Rabu 18 Maret sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kedua, Kemenkumham juga menunda pengiriman tahanan ke rutan/lapas dengan alasan tahanan merupakan kelompok yang rentan terpapar Covid-19 karena kondisi penjara yang kelebihan muatan penghuni. Koalisi Pemantau Peradilan menilai instruksi yang disampaikan oleh Kemenkumham dalam surat tersebut masih belum jelas dan berpotensi melanggar ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Surat tersebut belum menjelaskan apakah Menkumham tetap merekomendasikan penahanan yang dilakukan oleh K...

MALANG,mphnews.com - Kabar baik datang dari Kota Malang. Daerah ini sebelumnya mempunyai tiga pasien positif corona atau Covid-19, dan ketiga-tiganya dinyatakan sembuh. Hal tersebut berdasarkan update terbaru yang dirilis oleh Humas Pemkot Malang, Sabtu (28/3) sekitar pukul 17.46 WIB. Pasien yang sembuh itu dua dirawat di RSSA Kota Malang dan RST Soepraoen. "Sekarang semuanya sudah dipulangkan dan sudah di rumah setelah dinyatakan sembuh," kata Nur Widianto, Kabag Humas Pemkot Malang, Sabtu (28/3). Sebagaimana data yang dihimpun, pasien yang sembuh pertama kali adalah mahasiswa Fakultas Teknik UB. Tidak lama setelah dia dinyatakan sembuh, ada dua tambahan lagi. Saat ini, dua pasien positif tersebut sudah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, untuk di Malang Raya, pasien positif saat ini masih menyisakan 3 pasien positif di Kabupaten Malang dan 1 Pasien positif di Kota Batu. Sedangkan pasien positif yang meninggal adalah warga Dau, Kabupaten Malang. Adapun tiga Pemda di M...

JAKARTA,mphnews.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sudah mengeluarkan maklumat agar personelnya mulai melakukan penertiban bagi orang yang masih berkumpul atau mengadakan acara di tengah wabah virus corona COVID-19. Pelanggarnya terancam penjara 1 tahun. Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menjelaskan bahwa polri berhak menindak setiap orang yang melanggar dengan dasar 3 pasal sekaligus dengan ancaman penjara maksimal satu tahun. “Kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP, barangsiapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang melaksanakan tugas bisa untuk kepentingan bangsa dan negara, dipidana. Kami tambahkan pasal 216 dan 218,” kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2020). Berikut bunyi 3 pasal yang digunakan polisi dalam menjerat warga bandel yang melawan saat dibubarkan tersebut: Pasal 212 KUHP yakni barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewaji...

Surabaya,mphnews.com - Kebakaran melanda asrama korem di Surabaya. Seorang anggota Badan Pembinaan Administrasi Veteran (Babinminvet) mengaku sudah tak memiliki sisa baju. Asrama korem tersebut berada di Jalan Kesatrian, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Salah seorang korban yakni Pujianto (56), anggota Babinminvet. Ia menyampaikan, barang-barang di asrama yang ia tempati ludes terbakar. Satu baju pun tak ada yang tersisa. "Saya gak ada sisa baju. Baju sisa-sisa satu gak ada. Saya takut ngambilnya, takut keruntuhan atap," ujarnya di lokasi kebakaran, Sabtu (29/2/2020). Ketika diwawancara, Pujianto hanya mengenakan celana pendek dan handuk di pundak. Selain baju yang merupakan kebutuhan primer bagi dirinya, ia juga menyinggung soal harta benda lainnya yang juga dilalap api. "ATM di dalam, perhiasan istri saya, Rp 15 juta di dalam. Terus sepedah goes sudah hancur, sama surat-suratnya itu saya kelihatannya sudah hancur, bersih," lanjutnya. Sebelum kebakara...

JAKARTA,mphnews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan emisi kendaraan bermotor sebagai barang kena cukai (BKC) kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu artinya emisi kendaraan akan dikenakan cukai oleh pemerintah. Sri Mulyani mengusulkan hal tersebut saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan mengenai ekstentifikasi barang kena cukai berupa kantong plastik. Di awal rapat, Sri Mulyani menjelaskan rencana pemerintah mengenakam cukai terhadap kantong plastik. Kajian komprehensif kebijakan ini sudah dirancang pemerintah sejak lama. Bahkan, Sri Mulyani dan jajaran pejabat Kementerian Keuangan sering rapat dengan Komisi XI. Hanya saja dalam pertemuan yang sebelumnya tidak ada persetujuan dari parlemen. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukai plastik sebesar Rp 30.000 per kg kepada Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian pengenaan cukai plastik menjadi Rp 200 per lembar. "Pengenaan tarif c...

SIDOARJO,mphnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo membantah mengesampingkan kasus dugaan tindak pidana korupsi desa kedungsumur yang ditangani atas laporan masyarakat, yang telah merugikan keuangan negara ratusan juta. Lingga, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo, mengatakan bahwa perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas laporan masyarakat masih berjalan, meskipun tidak terlalu cepat.  “Tidak ada itu kasus yang kami kesampingkan, semuanya masih berjalan. Cuma memang agak perlahan, karena kami juga harus fokus di beberapa perkara korupsi lainnya yang kasusnya cukup besar,” tuturnya, Selasa (18/2/2020).  Lingga menjelaskan untuk menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi desa Kedungsumur atas pengaduan masyarakat, kami harus lebih teliti dan jeli agar jelas perkaranya dan cepat bisa memperoleh kepastian hukum. “Saya juga disini baru menjabat, jadi saya harus lebih teliti dan jeli agar jelas perkaranya. Kalau memang bisa segera dinaikk...

SURABAYA,mphnews.com- Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap anak kiai di Jombang berinisial MSA dalam kasus dugaan pencabulan terhadap santrinya. Namun, proses penjemputan paksa itu pun tak berbuah hasil. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisari Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan gagalnya penjemputan anak kiai di Jombang ini lantaran ada pengadangan dari pihak pondok pesantren, pada Sabtu 15 Februari 2020 kemarin. "Namun, pada saat melakukan upaya berdasarkan undang-undang oleh direktorat reserse umum ini ada upaya perlawanan," ujar Trunoyudo di Mapolda Jawa Timur, Senin 17 Februari 2020. Beruntung, kata Truno, penghadangan kemarin tak sampai penyerangan. Tapi, melihat adanya itu, menurutnya polisi pun memilih kembali ke markas, agar situasi kembali kondusif. Namun, pada saat melakukan upaya berdasarkan undang-undang oleh direktorat reserse umum ini ada upaya perlawanan Sementara saat penje...

MALANG,mphnews.com– Penanganan kasus bullying dengan kekerasan yang menimpa MS, siswa SMPN 16 Malang terus berlanjut. Pasca kehadiran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendatangi Polresta Malang Kota untuk menanyakan penanganan yang dilakukan oleh polisi, giliran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang. Dijadwalkan Kamis Kamis (13/2) hari ini, Dinsos P3AP2KB Kota Malang segera memberikan rekomendasi tentang analisa dan materi pertimbangan hukuman terhadap WS dan RK yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Rekomendasi ini akan menjadi salah satu pertimbangan menjatuhkan hukuman atau ancaman hukuman dari penegak hukum untuk tersangka. “Kami sedang bahas dan konsultasi. Tunggu besok (Kamis hari ini),” kata Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang Dra Penny Indriani MM kepada Malangpostonline. Menurut Penny, isi rekomendasi merupakan hasil konsultasi dan pembahasan dengan banyak pih...

SURABAYA,mphnews.com – Eksistensi geng di metropolis belum hilang. Geng Menur menjadi contoh terakhir. Sembilan anggotanya diamankan di Jalan Menur Pumpungan Senin malam (3/2). Mereka kedapatan membawa senjata tajam (sajam) yang diduga disiapkan untuk tawuran. Fenomena itu mendapat perhatian dari kepolisian. Satintelkam Polrestabes Surabaya, misalnya. Mereka turun tangan Memetakan kelompok yang rawan berulah. ’’Deteksi dini sebenarnya sudah lama dilakukan. Hanya, lebih ditingkatkan karena akhir-akhir ini kembali ramai di masyarakat,” kata Kasatintelkam Polrestabes Surabaya AKBP Wimboko kemarin (5/2). Dia menjelaskan, pihaknya sudah menerapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi adanya geng yang berulah. Di antaranya, melakukan pendekatan sosial. Memantau tempat-tempat yang terindikasi sebagai markas geng. ’’Mereka itu pindah-pindah,” jelasnya. Menurut analisisnya, dalam sebuah geng tidak ada yang didaulat secara resmi sebagai pemimpin. Wimboko menyebut anggota geng bergerak h...

JAKARTA,mphnews.com – Sepeda motor dirancang sebagai moda angkut ringkas yang bisa memuat satu penumpang tambahan selain pengendara. Artinya, jika kapasitasnya melebihi itu, disarankan memilih kendaraan lain dengan daya tampung lebih besar. Selain itu, perlu diingat juga, bahwa posisi berkendara yang benar ialah saling membelakangi. Di mana, sang pengendara berada di depan, sedang satu penumpang lain di belakang. Kendati aturan itu sudah menjadi hal umum, namun ada saja yang bandel dan nekat melanggarnya. Salah satunya, dengan membawa sang anak di jok depan kendaraan. Padahal, aturan mengenai muatan penumpang di sepeda motor sudah diperjelas pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), khususnya pada pasal 106. Pada aturan itu, dijelaskan bahwa motor dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang. Artinya, jika pengendara membawa sang anak di depan, dan sudah ada penumpang lain di belakang, polisi berhak mengenainya denda. Bagi peng...

TULUNGAGUNG,mphnews.com – Sebanyak 175 pelajar pria di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur diduga pernah melakukan hubungan sesama jenis yang disebut sebagai lelaki seks dengan lelaki (LSL). Dari jumlah tersebut, 21 pelajar di antaranya positif tertular penyakit HIV. Kasus itu terungkap setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung melakukan pemeriksaan VCT terhadap ratusan pelajar. "Temuan ini berdasar hasil pemeriksaan VCT terhadap kelompok remaja LSL yang sudah kami lakukan," kata Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Didik Eka, Rabu (31/7/2019). Didik mengatakan, jumlah kasus HIV di kalangan pelajar pelaku LSL di Tulungagung yang sebenarnya bisa lebih banyak karena ini tidak semua pelajar mengikuti konseling dan pemeriksaan secara sukarela (Voluntary Counselling and Testing/VCT) yang tersedia di RSUD dr Iskak maupun klinik yang terdaftar di Dinas Kesehatan. "Yang jelas mereka masuk kelompok risiko tinggi tertula...

SURABAYA,mphnews.com - RW 03 Kelurahan Bangkingan Surabaya ini menarik perhatian. Karena ada aturan bagi warga non pribumi. 21 item aturan itu diklaim sesuai musyawarah pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat. Surat tersebut beredar di WhatsApp Group (WAG), Senin (20/1/2020). Redaksi jatimnow.com belum berhasil mengkonfirmasi pengurus RW 03. Nomor telepon sekretariat RW 03, no 085832298xxx tidak ada yang menjawab. Berikut ini isi ke 21 aturan yang ditandatangani oleh Ketua RT 01, RT 02 dan RT 03 di wilayah RW 03 Dukuh Tlogo Tanjung, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri: Surat Keputusan: Berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh semua pengurus lingkungan RT beserta tokoh masyarakat dari mulai RT 01 sampai dengan RT 05 Kelurahan Bangkingan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 telah diputuskan bersama-sama dan menghasilkan beberapa keputusan diantaranya: 1. Barang siapa yang mendirikan rumah selain warga pribumi wajib membayar iuran untuk kas RT Rp 500.00...

MEDAN,mphnews.com - Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyidangkan perkara perzinahan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI AD Letnan Kolonel AH. Sidang tertutup ini diketuai majelis hakim Kolonel Heri dan Oditur Militer Kolonel Laut Budi Winarno. "Terdakwa menjabat Dandenzibang 1/3 Pekanbaru, kalau nggak salah, satuannya Kodam I/Bukit Barisan. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi pelapor, suami dari Linawati Chien. Pelapor masih tetap dengan pengaduannya sehingga perkara diteruskan," kata Budi usai persidangan, Rabu (15/1/2020). Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (22/1/2020) mendatang dengan agenda masih pemeriksaan saksi. Dikonfirmasi wartawan, Budi menjelaskan, pelapor adalah rekanan kerja Angkatan Darat dalam hal ini Kodam I/BB yang sedang membangun proyek di Batam. Istri pelapor membantu pekerjaan suaminya di lapangan, sementara terdakwa menjadi penanggung jawab lapangan. "Nah, di situlah terjadinya affair antara istri pelapor den...

MALANG,mphnews.com - Kasus terbunuhnya pembegal di tangan pelajar SMA masih terus disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Seperti diberitakan sebelumnya, ZA (18) seorang lelaki yang masih duduk di kelas 12 SMA ini tak sengaja membunuh seorang begal berinisial M ( misnan) (33). Berdasarkan unggahan Facebook milik komikus terkenal, Aji Prasetyo yang sempat menemui ZA, saat itu ia sedang memboncengi teman perempuannya yang berinisial VN menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba ia dipepet oleh dua orang yang diduga begal. Keduanya memaksa ZA dan VN berkendara ke dalam ladang tebu di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Setelah mereka disuruh berhenti, kunci motor dan ponsel milik ZA dan VN dirampas. Sebelum mengambil alih motor ZA, pembegal berinisial M menerima telepon dari dua kawannya yang juga pelaku begal. Dalam waktu singkat, ZA mencoba mengambil pisau dari jok motor dan menikam Misnan saat kembali berhadapan dengannya. Mi...

JAKARTA,mphnews.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly masuk dalam tim hukum DPP PDI-P yang melaporkan KPK ke Dewan Pengawas. Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan langkah Yasonna itu. Sebab, Yasonna memang pengurus PDI-P. Yasonna tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-Undangan di struktur Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang banteng. "Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Jokowi pun enggan berkomentar lagi soal keterlibatan Yasonna dalam tim hukum DPP PDI-P ini. "Tanyakan ke Pak Yasonna Laoly," kata dia. Adapun PDI Perjuangan membentuk tim hukum untuk menyikapi polemik pergantian anggota DPR yang berujung pada penetapan tersangka kadernya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "DPP PDI-P melihat dinamika dan berbagai perkembangan terakhir maka memutuskan untuk membentuk tim hukum," ujar Sekj...

PALU,mphnews.com - Oknum polisi di Polres Palu, Briptu Jumardi, divonis bersalah merampas kamera dan menghapus file liputan demonstrasi milik seorang wartawan. Dia dijatuhi hukuman penundaan kenaikan pangkat lewat sidang disiplin. Persidangan digelar di Polres Palu, Rabu (15/1/2020). Jumardi terlihat tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Sidang Kompol A Azis terkait perbuatannya. "Terduga pelanggar Briptu Jumardi divonis bersalah sehingga harus menerima hukuman, yaitu penundaan penaikan pangkat selama satu periode," ujar Kompol A Aziz. Selain itu, dia juga dijatuhi hukuman penundaan untuk mengikuti pendidikan. Jumardi juga dimutasi dari posisinya saat ini. "Penundaan untuk mengikuti pendidikan Polri selama satu periode dan dimutasi dari unit Buser Reskrim Polres Palu," jelasnya. Sebelumnya, wartawan TVRI Sulteng Rian Saputra merekam Jumardi alias Cuka saat mengamankan mahasiswa yang terlibat aksi demonstrasi penolakan revisi UU KPK dan p...

Jakarta,mphnews.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengklarifikasi kegagalan menggeledah kantor Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat. Hal itu menyangkut kredibilitas lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut. "(KPK) harus menjelaskan kenapa tidak bisa masuk. Kenapa tidak dilengkapi izin penyitaan dan penggeledahan, (apakah karena) ada ketidaksiapan untuk melakukan itu?" kata Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 Januari 2020. Penggeledahan diduga terkait kasus dugaan suap yang menjerat eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Suparji mengatakan KPK bisa menindak pihak yang menghalangi upaya penyidikan. Hal itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal itu mengatur tentang obstruction of justice, atau pihak yang menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pe...

Jakarta,mphnews.com - Elpiji 3 kilogram (kg) bakal dijual sesuai dengan harga pasar. Artinya, harga gas Elpiji 3 kg tidak lagi dijual murah karena pemberian subsidi nantinya menyasar kepada masyarakat miskin, tak lagi ke barang. "Harga pasar iya," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2020). Lebih lanjut Djoko mengatakan harga jual Elpiji 3 kg mengikuti tabung non subsidi seperti 12 kg. Mengutip laman Pertamina, harga Elpiji 12 kg Rp 139.000 atau Rp 11.583 per kg. Jika demikian, maka harga Elpiji 3 kg menjadi Rp 34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp 20.000. "Termasuk salah satu sama lah dengan 12 kg. Nanti kita lihat," tambah Djoko. Djoko memastikan Elpiji 3 kg akan tetap tersedia di pasar, namun hanya subsidinya saja yang digeser dari tabung menjadi ke masyarakat langsung. "Kalau sekarang kan ada 12 kg beli juga yang 3 kg," ujarnya. Masyarakat kurang m...

MALANG,mphnews.com - Langkah yang begitu berat terlihat saat ZA (inisial) berjalan menghampiri kelima kuasa hukumnya sesaat sebelum sidang perdana yang dilakoninya dimulai, Selasa (14/1/2020) pagi. Setibanya di depan musala PN (Pengadilan Negeri) Kepanjen, ZA langsung menjabat tangan semua orang yang terlibat dalam tim kuasa hukumnya tersebut. Setelah membuka jaket parasit yang dikenakan, ZA yang saat itu masih mengenakan seragam putih abu-abu, mendapat arahan dari kelima kuasa hukumnya. ”Nggeh (iya) pak,” ucap salah satu pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas) ini, ketika mendengarkan arahan dari Bhakti Riza Hidayat selaku koordinator kuasa hukumnya. Setelah berbincang-bincang sekitar 15 menit, tepatnya pada pukul 11.00 WIB, rombongan yang berjumlah 8 orang tersebut bergegas memasuki Ruang Sidang Tirta/ Anak, PN Kepanjen. Saat itu MalangTIMES.com yang hendak meliput persidangan hanya diperkenankan menunggu di kursi yang ada di depan ruang persidangan. Maklum saja, kasus yang d...

DELISERDANG.mphnews.com - Penggrebekan oknum Kepala Desa yang baru saja dilantik pada 31 Desember 2019 kemarin, oknum Kepala Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara tertangkap basah lagi ‘ngamar’ dengan istri orang diduga selingkuhannya. Adalah Subandi, oknum kades tersebut, digerebek di hotel bersama kekasih gelapnya, DF yang masih berstatus istri sah orang lain. Namun, belum genap dua minggu menjabat sebagai Kades, Subandi justru bertingkah nakal dengan membawa istri orang lain ke sebuah hotel pada Sabtu (11/1/2020). Aksi ini sangat disayangkan oleh berbagai pihak termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Serdang Bedagai, Ikhsan. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini karena yang bersangkutan adalah seorang Kades,” ujarnya, Minggu, (12/1/2020). Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan pihaknya akan segera memanggil oknum Kades itu. Meski video penggerebekan di dalam hotel sudah sudah viral di media sosial n...

SURABAYA,mphnews.com - Viral Sengketa Tanah Pemkot Surabaya dan Warga, Batu Bata Putih Setinggi 1 Meter Hadang Pengguna Jalan Rifka Amalia Sabtu, 11 Januari 2020 | 13:15 WIB Video tersebut dibagikan oleh akun instagram dengan nama pengguna @59detik pada Jumat (10/1/2020). Dalam video tersebut, terlihat beberapa pengguna jalan yang putar balik urung melintas. Adapun keterangan yang disertakan dalam postingan tersebut terkait adanya sengketa tanah antara warga dan pemerintah, berbunyi, "Jln tambak wedi (surabaya) ditutup kembali Oleh pemilik tanah. Dengan alasan Karena pemkot belum membeli nya. Jln tambak wedi (surabaya) ditutup kembali Oleh pemilik tanah. • Dengan alasan Karena pemkot belum membeli nya. • #59detik Sebuah kiriman dibagikan oleh Info Berita Hiburan (@59detik) pada 10 Jan 2020 jam 3:25 PST Tuai beragam reaksi dari netizan yang mampir di postingan tersebut, sebuah akun dengan nama pengguna @ndauri06 mengatakan bahwa separuh jalan sudah dibuka dan dapat ...

TULUNGAGUNG,mphnews.com – Mulai Bulan Januari 2020 , Calon pengantin diwajibkan melakukan tes urine sebagai salah satu syarat. Kewajiban ini adalah buah nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jatim, dengan Kanwil Kemenag Jatim. BNNK dan Kemenag Tulungagung langsung melakukan koordinasi dan memutuskan ,langkah awal menunjuk KUA Terdekat yakni Kedungwaru sebagai percontohan . ‘ Jadi calon pengantin membawa surat pengantar terus dilakukan tes urine di kantor BNNK ,” Terang AKBP Sudirman Kepala BNNK Tulungagung Jumat (10/1) Ditanya soal kewenangan mengeluarkan surat pengantar , Sudirman menjawab masih dilakukan kordinasi. Sudirman menambahkan ,  Kewajiban tes urine bagi calon pengantin merupakan bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Kepala BNNK Kabupaten Tulungagung Ditambahkan, para calon pengantin juga diwajibkan  membawa alat tes urine standar BNNK dan  mempunyai 6 indikator.Harga al...

JAKARTA,mphnews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan suami istri, Suri Agung Prabowo dan Aprilliani Dewi, terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Dalam putusan nomor 18/PUU-XVII/2019 itu, MK menyatakan kreditur (leasing) tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah, hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia. MK memutuskan leasing yang ingin menarik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. "Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri," ujar Hakim Konstitusi, Suhartoyo, s...

SIDOARJO,mphnews.com - Empat orang pejabat yang terkena operasi tangkap tangan dibawa oleh KPK menuju ke Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Mereka dibawa ke ruangan Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus). Nampak sejumlah orang setelah turun langsung menutup wajah. Menurut info yang dibawa tim KPK adalah Bupati Sidoarjo H Saiful llah, Kadin Perijinan Terpadu Ari Suryono, Ajudan Protokoler Kominfo Kabupaten Sidoarjo Budiman dan satu ajudan Pribadi Novi. Mereka langsung digiring petugas dan tanpa banyak bicara ke ruangan khusus. Terpisah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Sidoarjo. KPK Benarkan OTT di Kabupaten Sidoarjo Usai Penggeledahan, Minibus Warna Putih Tinggalkan Kantor Bupati Sidoarjo Aparat Penegak Hukum Bawa 4 Orang, Pendopo Sidoarjo Disterilkan Selain Bupati Saiful Ilah, KPK Tangkap Kepala Dinas Perijinan Pemkab Sidoarjo “KPK telah mengamankan seorang kepala daerah da...

SURABAYA, mphnews.comSurat Al-Fatihah memang dikenal menyimpan mu’jizat. Sebagai ummul Qur’an – pinjam pernyataan sejarawan Islam Prof. Mansyur Suryanegara – surat Al-Fatihah niscaya menyimpan banyak keistimewaan dan keajaiban. Di kalangan santri tradisional, surat Al-Fatihah diyakini sebagai shifa atau obat segala penyakit. Tiap huruf surat Al-Fatihah dijaga secara khusus oleh para malaikat. Karena itu jangan main-main dengan bacaan Surat Al-Fatihah. ada seseorang  yang mengaku sering bertemu Nabi Khidir menyatakan bahwa dia diberitahu “Nabi Gaib” itu bahwa ayat-ayat Alquran menyimpan mukjizat untuk mengatasi segala macam urusan. Satu hal lagi, banyak sekali hadist yang menyatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah shifa atau obat. Ia tak hanya mengobati penyakit psikis dan kesambet jin, tapi juga penyakit medis. beberapa kalangan terbiasa mengobati anaknya yang sakit panas, batuk, dan gatal-gatal dengan melulurkan air yang sudah dibacakan Al-Fatihah. Dan ajaibnya, banyak yang s...